Bagikan berita ini

surat edaran menkominfo ott berbentuk badan usaha tetap but dan wajib bayar pajakHarianTI.com – Dalam upaya memberikan penjelasan kepada masyarakat dan terutama para Penyedia Layanan Over the Top dan pemberitaan di media terkait regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui Internet (Over the top) yang akan segera diberlakukan, maka Kementerian Kominfo memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top).

Ada beberapa poin yang perlu digaris bawahi terkait surat edaran untuk OTT asing yang akan dan sedang beroperasi di Indonesia. Dua diantaranya adalah kewajiban OTT untuk membayar pajak dan Berbadan Usaha Tetap (BUT).

Rudiantara sendiri menargetkan dapat menyelesaikan peraturan menteri terkait OTT pada kuartal II 2016.

Maka jika peraturan tentang OTT ini selesai,  perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi informasi (TI) seperti Google, Facebook dan sebagainya harus membayar pajak dan berbentuk BUT.

5.2 Penyedia Layanan Over the Top berbentuk perorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

5.3 Selain penyedia Layanan Over the Top ketentuan sebagaimana disebut dalam pada angka 5.2, Layanan Over the Top dapat disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap didirikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

5.4 Penyedia Layanan Over the Top tersebut bertanggung jawab secara penuh dalam menyediakan Layanan Over the Top.

5.5 Kewajiban Penyedia Layanan Over The Top
5.5.1 Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5.5.2 Melakukan perlindungan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.5.3 Melakukan filtering konten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5.5.4 Melakukan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5.5.5 Menggunakan sistem pembayaran nasional (national payment gateway) yang berbadan hukum Indonesia; 
5.5.6 Menggunakan nomor protokol internet Indonesia;5.5.7  Memberikan jaminan akses untuk penyadapan informasi secara sah (lawful interception) dan pengambilan alat bukti bagi penyidikan atau penyelidikan perkara pidana oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5.5.8 Mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan layanan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagikan berita ini

Silakan Komentar Anda: